Penyelenggara

Tupoksi Bidang Penyelenggara

Pasal 31

  • Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyiapkan rencana program kerja dan kegiatan perizinan dan non perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang berbasis kinerja, perumusan kebijakan teknis, penetapan kinerja dibidang perizinan ekonomi dan sosial, melaksanakan pelayanan, penelitian dan penilaian, penetapan retribusi perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan dan lingkungan hidup.
  • Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaiman dumaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan ekonomi, sosial, pembangunan, dan lingkungan hidup yang berbasis kinerja;
  2. penyiapan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan bidang ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan hidup;
  3. penyiapan penyusunan penetapan kinerja perizinan bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan, dan lingkungan hidup;
  4. pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan, dan lingkungan hidup;
  5. pelaksanakan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
  6. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan dibidang perizinan ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan hidup;
  7. pelaksanaan penetapan retribusi yang harus dibayarkan;
  8. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan hidup;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perizinan Ekonomi, Sosial, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
  10. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 33

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan terdiri dari:

  1. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II; dan
  3. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III.

Pasal 34

  • Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan bidang sosial.
  • Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan bidang ekonomi dan bidang sosial yang berbasis kinerja;
  2. menyiapkan bahan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan ekonomi, sosial dan penanaman modal;
  3. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan dibidang perizinan bidang ekonomi, bidang sosial;
  4. menyiapkan bahan penyusunan bahan penetapan kinerja dibidang perizinan ekonomi dan bidang perizinan sosial;
  5. menyiapkan bahan penyusunan pelayanan perizinan dibidang ekonomi dan bidang sosial;
  6. menyiapkan bahan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang ekonomi dan bidang sosial;
  7. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan bidang sosial;
  8. melaksanakan perhitungan besaran retribusi yang harus dibayarkan;
  9. menyiapkan bahan penyusunan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan ekonomi dan bidang perizinan sosial;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; dan
  11. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 35

  • Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan, rencana perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, penetapan kinerja,  pelayanan perizinan, penelitian dan penilaian, norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan pembangnan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup.
  • Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  1. menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup yang berbasis kinerja;
  2. menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup;
  4. menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup;
  5. menyiapkan pelayanan perizinan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup;
  6. menyiapkan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup;
  7. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizina bidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup;
  8. melaksanakan perhitungan besaran retribusi yang harus dibayarkan;
  9. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; dan
  11. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 36

  • Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan, rencana perumusan kebijakan teknis, penetapan kinerja, pelayanan perizinan, penelitian dan penilaian, norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan penanaman modal.
  • Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  1. menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan penanaman modal yang berbasis kinerja;
  2. menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan penanaman modal;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang perizinan penanaman modal;
  4. menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang perizinan penanaman modal
  5. menyiapkan bahan pelayanan perizinan dibidang penanaman modal;
  6. menyiapkan bahan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang penanaman modal;
  7. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  8. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan penanaman modal;
  9. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  10. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.